Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat berharap BPJS Kesehatan dapat mengembangkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kuat dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

" Kami mendorong pengembangan PPID,"

Harapan ini disampaikannya saat diskusi implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan, pada Senin (12/8).

“Kami mendorong pengembangan PPID  dengan adanya kewenangan atasan PPID di setiap wilayah BPJS kesehatan,” ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).

Ia mengungkapkan, BPJS Kesehatan dapat menyebarkan informasi publik melalui berbagai media untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik seputar pelayanan kesehatan, khususnya program JKN.

Sebab, menurut Harry, keterbukaan informasi publik adalah hal prinsip dan sangat penting, apalagi BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang secara berkelanjutan melayani masyarakat.

"Saat ini yang dibutuhkan oleh peserta JKN adalah informasi yang terbuka. Kami berharap dapat dibangun dialog dengan publik. Sebagai pelayan publik, berikanlah pelayanan terbaik," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, KI DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan E-Monev yang diikuti sebanyak 519 badan publik. Namun, E-Monev bukan mengaudit, melainkan sebagai instrumen membenahi tata kelola layanan informasi publik di Jakarta.

"Komisi Informasi bukanlah auditor, namun melalui E-Monev akan banyak hal yang dapat ditingkatkan. Alat ini akan membenahi tata kelola secara komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen BPJS Kesehatan dalam membahas implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Terdapat nilai dan budaya keterbukaan informasi yang dijalankan secara konkret oleh BPJS," tandasnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kanwil IV, Herman Dinata menuturkan, forum diskusi ini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik di kalangan internal.

"Informasi yang kami kelola sangat banyak, mulai dari kepesertaan, iuran, hingga pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Ia menambahkan, publik saat ini semakin sadar akan pelayanan jaminan kesehatan, sehingga pihaknya mengundang KI DKI Jakarta sebagai langkah mitigasi.

Sekadar diketahui diskusi dihadiri Kepala Cabang Herman Dinata Mihardja, Asisten Deputi (Asdep) SDMUK Kedeputian Wilayah IV BPJS Kesehatan Febri Yanti, serta jajaran BPJS Kesehatan Wilayah IV sebagai pelaksana PPID di setiap wilayah.